Sambangi Kemenko Perekonomian, Gubri Minta Tuntaskan Sengketa Lahan Sepanjang Jalan Pekanbaru-Dumai

 

 

JAKARTA - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyambangi Kantor Kemenko Perekonomian di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (7/1/2022) siang.

Gubri sengaja datang untuk mempertanyakan sekaligus meminta solusi atas kasus sengketa lahan di sepanjang jalan Pekanbaru-Dumai sekitar 180 kilometer.

Gubri berharap agar masyarakat yang telah lama, bahkan puluhan tahun tinggal di situ mendapatkan hak dan diakui kepemilikan atas tanah dimaksud.

"Masyarakat di sepanjang jalan itu sudah banyak yang punya bukti kepemilikan atas tanah, baik berupa sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan. Lebih kurang 2 ribu sertifikat. Tapi sekarang seakan tidak diakui sertifikat itu," kata Gubri.

Di Kemenko Perekonomian, Gubri diterima Deputi VI Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Dr Ir Wahyu Utomo MS.

Sekedar info, sekira tahun 1959, PT CPI membangun jalan sepanjang 180 km dari Pekanbaru hingga Dumai untuk kepentingan bisnisnya.

Jalan tersebut kemudian berkembang menjadi jalan nasional (lintas Sumatera). Masyarakat bahkan sudah banyak yang tinggal di kiri-kanan jalan tersebut. Termasuk perkantoran.

Paling tidak sekitar 2 ribu sertifikat sudah dikeluarkan BPN untuk masyarakat yang tinggal di kiri-kanan jalan itu.

Namun belakangan persoalan muncul. Terutama ketika pemerintah membangun jalan tol Pekanbaru-Dumai. Ada beberapa titik jalan tol yang bersinggungan atau melewati tanah di sekitar jalan yang dulu dibangun PT CPI itu.

Dimana sekitar 100 meter kiri kanan jalan dimaksud dinyatakan DJKN sebagai hak milik SKK Migas. Sehingga 2 ribu sertifikat yang sudah diterima masyarakat dinilai tidak lagi berlaku. Akibatnya mereka tidak mendapat ganti rugi lahan secara layak.

Di sisi lain, masyarakat juga tidak bisa lagi meng-agunkan sertifikat tersebut ke bank, karena bank tidak lagi mengakui.

Menyikapi persoalan tersebut, Gubri Syamsuar bahkan telah mengirimkan surat ke Presiden RI, Joko Widodo.

Sementara Deputi Wahyu Utomo berjanji akan mempelajari dan segera membahas persoalan tersebut dengan Kementerian BPN/ATR dan juga DJKN (Kemenkeu).